Kota Layak Anak

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

 Hamid Patilima

Abstrak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

Abstract

Indonesia had ratification Convention on the Rights of the Child since 5th September 1990. It constitutes Indonesia commitment in respect and pock right for child. This commitment most decants in Constitution 1945 Sections 28 b (2 ), and its operational  on Number law 23 Years 2002 about protection Child. To transform right for child into process development, government develops policy `City Fit for Children’.

Kunci: Anak, Kota, Perlindungan Anak, Kota Ramah Anak.

Pendahuluan

Kota Layak Anak[1] merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak[2] dan atau Kota Ramah Anak[3] kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Pemekaran Daerah

Pemekaran kabupaten dan kota merupakan buah dari otonomi daerah. Gejala ini sudah terasa sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001. Tercatat sampai Agustus 2008 terdapat 471 kabupaten dan kota + 12 dalam proses pemekaran. Tujuan akhir dari pemekaran ini adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa ‘perlindungan anak’ menjadi salah satu urusan wajib[4] yang diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah ‘anak’ menjadi pusat pembangunan di kabupaten dan kota? Karena selama ini pemerintahan kabupaten dan kota lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditandai oleh belum berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang dibangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Padahal pembentukan wadah tersebut sudah menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009. Meskipun di beberapa kabupaten dan kota sudah ada Forum Anak, akan tetapi forum tersebut masih banyak intervensi orang dewasa.

Tantangan Pembentukan Kota Layak Anak

Delapan belas tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak.[5] Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa,[6] lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak.[7] Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA.

Namun hasil yang dicapai ini tidak merata, dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak barulah merupakan ‘khayalan’ semata, dan pencapaian itu pada umumnya kurang memenuhi kewajiban pemerintah dan komitmen negara.

Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orangtua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtu mengenai arti anak. Pada sebagian orangtua memahami anak sebagai ‘amanah’ dan ‘titipan’ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orangtua ‘anak’ sebagai ‘aset keluarga’ dan ‘anak harus mengerti orangtua[8]’. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan.

Sejumlah besar anak-anak hidup tanpa bantuan orangtua, misalnya anak yatim piatu, anak jalanan, anak pengungsi, dan anak yang tergusur dari tempat tinggalnya, anak korban perdagangan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan, belum mendapat perhatian dan perlindungan secara khusus. Hal yang sama juga dialami oleh lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari pemerintah dan masyarakat.

Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, upaya untuk mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten dan kota belum terencana dengan baik dari penciptaan lapangan kerja, ketersediaan mikro-kredit sampai investasi di bidang infrastruktur. Anak-anak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Prof. Irwanto, PhD bahwa “Salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak menjadi korban atau dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa”.

Dari sekian persoalan di atas yang unik adalah otonomi daerah. Sejak urusan wajib di bidang kesehatan, pendidikan, termasuk ‘perlindungan anak’ dan lainnya diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan kota, sangat berdampak pada pemenuhan hak anak. Muncul berbagai persoalan, seperti meningkatnya kasus gizi buruk, turunnya angka kelulusan baik di SD dan SMP maupun SMA/sederajat di beberapa kabupaten dan kota.

Namun dari sederetan persoalan yang mendera anak, secara nyata yang perlu dipahami oleh kita adalah penerimaan terhadap berbagai komitmen internasional yang disepakati oleh Negara untuk kemajuan anak Indonesia. Sebut saja Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari World Summit for Children, The Dakar Framework: Education For All dari World Education Forum, Deklarasi Millennium Development Goals, Deklarasi dan Rencana Aksi World Fit for Children, dan yang terakhir Deklarasi dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan dari World Summit on Sustainable Development. Semua kesepakatan itu tersimpan rapi di lemari dan laci para Delegasi Indonesia yang sesungguhnya mereka itu juga mempunyai keterbatasan dari segi keilmuan, penguasaan isu anak sampai komunikasi. Dokumen-dokumen tersebut belum tersosialisasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan anak. Sehingga hal ini melahirkan kesenjangan informasi di antara pihak yang terkait dengan komitmen internasional dengan perencana dan penyusun program di lapangan, karena semua kesepakatan internasional tersebut belum menjadi rujukan dalam perencanaan dan kebijakan program pembangunan. Hal ini wajar saja, jika kita menemukan pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk “memenuhi hak anak” sesuai dengan Konvensi dan komitmen Negara. Karena mereka pada dasarnya belum mengetahui dan memahami apa yang sesungguhnya telah menjadi komitmen Negara di tingkat dunia.

Media masa belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam berebut ‘kapling’ atau ruang di media masa, cetak maupun elektronik, dan seslau kalah bersaing dengan isu-isu politik yang mendominasi pemeberitaan di media. Konsekuensi logisnya adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Bila ditemui media yang mengangkat isu anak dalam segmen acara ataupun porsi pemberitaannya kesan yang timbul justru potensi pelecehan terhadap hak anak. Karena  menempatkan anak sebagai obyek program sehingga sangat banyak ditemui pemberitaan dan program dalam media masa yang justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkanmembuat anak-anak Indonesia terkontaminasi oleh budaya asing. 

Dari uraian di atas, tergambar bahwa ada tantangan besar untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat orangtua, masyarakat, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun, jika kita tidak segera berinisatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

 

Kota dan Anak

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para arsitek, perencana kota, perancang, psikolog, sosiolog, dan kriminolog yang berkaitan dengan anak dan kota, baik sebagai warga kota maupun pengguna ruang kota.[9] Penelitian tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain kepentingan pemenuhan tugas akhir sebagai mahasiswa, dan kepentingan organsiasi atau lembaga dalam rangka proyek dan atau pembangunan kota. Bila ditelusuri, penelitian tentang anak dan kota telah berlangsung sejak tahun 1970-an sampai sekarang.

Penelitian yang sangat berpengaruh pada implementasi Konvensi Hak Anak dan kemudian diadopsi oleh UNICEF dan UNHABITAT melalui “Child Friendly City Inniciative”[10] adalah penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch, arsitek dari Massachusetts Institute of Technology. Penelitian dengan judul ”Persepsi anak terhadap ruang”[11] dilaksanakan di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan menggambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai: komuniti yang kuat secara fisik dan sosial, komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; adanya pemberian kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Dari sejumlah penelitian tersebut, yang sangat menarik bahwa anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota (Adams & Ingham, 1998:51). Pemerintah dapat berkonsultasi dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal. Dari mereka, pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dan komitmen Negara lainnya di bidang anak.

Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Anak akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini anak menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan kontribusi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan (Adams & Ingham, Ibid).

Berikut ini beberapa harapan dan kebutuhan anak yang mereka sampaikan terekam secara apik dalam laporan penelitian Hamid Patilima dengan judul “Persepsi Anak mengenai Lingkungan Kota: Studi Kasus Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat”.

Anak dan Lingkungan Tempat Tinggal

Untuk menjadi akrab dengan lingkungan tempat tinggal anak perlu dipertimbangkan bahwa:

a.    keluarga perlu mempertimbangkan penerapan kombinasi pola asuh antara otoriter, bebas dan demokratis secara seimbang dan konsisten, supaya kepercayaan diri anak tinggi.

b.    rumah yang layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan, ketenangan dan kenyaman penghuni. Syarat rumah layak huni adalah status kepemilikan jelas (milik sendiri, sewa, menumpang), kemudahan akses ke air, listrik, adanya pengelolaan sampah dan perawatan saluran pembuangan air kotor. Selanjutnya, rumah itu berada di lingkungan yang bebas polusi.

Untuk mewujudkan kebutuhan anak tersebut, menurut Sheridan Bartlett, ahli perkotaan dari City University Of New York dan The International Institute For Environment And Development, London (Bartlett, 2002), perlu adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi dan perbaikan di lingkungan tempat tinggal. Modifikasi atau perbaikan tersebut antara lain: menggunakan penerangan listrik daripada lilin atau minyak tanah yang mempunyai resiko besar terhadap terjadinya kebakaran; mengumpulkan sampah agar tidak menumpuk sehingga bibit-bibit penyakit tidak berkembang biak; mendesain kompor dan dapur yang aman, agar terhindar dari asap dan kebakaran; dan memperbaiki konstruksi pagar, tembok dan lain-lain. Upaya perbaikan lain menurut Bartlett, perlu didukung oleh suatu program kampanye penyadaran[12] tentang pentingnya perlindungan keselamatan anak kepada orang-tua dan orang dewasa. Selain itu dapat dilakukan pula pelatihan terhadap orang-tua, polisi dan petugas lapangan tentang perlindungan dan hak anak.

 

Anak dan Lingkungan Masyarakat

Pada lingkungan masyarakat, diharapkan anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa:

a.    perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan siskamling. Tanpa inisiatif dan kemauan tersebut, warga kota, menurut Prof. Parsudi Suparlan (Suparlan, 1996:3-44) menjadi bercirikan individualisme tinggi. Warga kota dengan ciri ini sangat sukar untuk diajak bekerjasama.

b.   menjaga sanitasi lingkungan, karena berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, terutama terhadap anak-anak yang rentan terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan oleh lingkungan.

Untuk menjadikan lingkungan masyarakat sebagai tempat yang baik untuk anak tumbuh dan kembang, pemerintah kota perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Bartlett, anak-anak memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungannya. Anak-anak merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, assosiasi masyarakat dan pemerintah kota. Untuk memperbaiki masyarakat mereka. Perlu ada perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah; tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan menerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah; dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

 

Anak dan Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang diharapkan anak adalah sebagai berikut:

a.    mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting di sekolah, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaan dan kebutuhannya. Anak-anak keberatan jika ruang WC anak perempuan dan anak laki-laki disatukan. Dengan demikian akan melindungi anak-anak perempuan dari pelecehan seksual.

b.    desain bangunan sekolah bertingkat perlu dilengkapi ruang bermain yang memungkinkan anak-anak dari setiap lantai saling bertemu dan bersosiliasai.

c.    waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan secara bergantian, karena sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar dan kualitas murid. Sebagian besar murid-murid sekolah petang kurang optimal mengikuti pelajaran, karena energi yang berkurang dan udara panas mempengaruhi daya serap anak terhadap pelajaran.

d.    metode belajar mengajar tidak hanya metode klasikal, sehingga anak-anak terlatih untuk mendiskusikan suatu persoalan. Metode CBSA atau metode lain yang memberi kesempatan anak untuk berdiskusi, perlu diterapkan agar anak-anak terlatih mengemukakan pendapat atau gagasan-gagasannya.

e.    pada penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah, pimpinan sekolah dan guru perlu mengikutsertakan murid-murid, sehingga memiliki legitimasi yang kuat saat diterapkan dan ditegakkan. Kegiatan ini melatih anak-anak mengenai kehidupan berdemokrasi yang saling mendengar, dan menghargai pendapat orang lain. Anak memiliki potensi dalam menyusun peraturan dan tata tertib yang menyangkut kehidupan sendiri; contoh, melalui bermain mereka menyusun peraturan yang disepakati dan dijalankan bersama, dan jika ada yang melanggar, jelas ada sanksinya. Contoh lain adalah pembagian tugas piket kebersihan yang mereka susun bersama ketua kelas, dijalankan secara bersama-sama.

makan di sekolah perlu dipertimbangkan menjadi suatu program sekolah,[13] karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini, selain mengembalikan energi anak yang terpakai selama belajar, juga dapat meningkatkan gizi anak, yang mungkin di rumah kurang memperoleh asupan makan yang bergizi. Selain itu menjadi ajang anak-anak saling bersosialisasi baik dengan teman sekelas atau lain kelas.

 

Anak dan Lingkungan Bermain

Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak, dan bersedia bekerjasama dengan mereka untuk menata ruang yang ada. Menurut Hendricks (Hendricks: 2002:14) perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekangan terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti Inggris, Belgia dan Belanda, telah banyak contoh konsultasi yang dilakukan dengan anak mengenai tempat bermain (Hendricks: 2002:14).

Topik penting yang perlu diperhatikan oleh perencana dan perancang ketika melakukan diskusi dengan anak mengenai pembangunan taman bermain adalah masalah keselamatan anak.

Ada dua persoalan yang terkait dengan keselamatan anak:

a.    dibutuhkan tindakan pencegahan dan tenaga profesional yang berpengalaman untuk menjamin bahwa ruangan terbebas dari hal-hal berbahaya yang bisa menyebabkan anak-anak mendapatkan luka serius;

b.    orang dewasa, khususnya orang-tua anak dan pengawas tempat bermain diduga juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan anak dan membuat anak takut. Persoalan ini menyangkut kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap anak. Menurut Sheridan Bartlett, dengan mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di tempat bermain; meningkatkan keselamatan anak di tempat bermain; dan termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan berbahaya pada alat-alat permainan.

 

Anak dan Pelayanan Transportasi

Pemerintah kota agar menyediakan layanan transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan anak. Untuk mewujudkan transportasi seperti itu, pemerintah dapat mengkaji dan mempelajari sistem transportasi di Singapura yang memberikan pelayanan kepada beragam keadaan penduduknya, atau mengkaji sistem transportasi di Curitiba, Brazil. Menurut Robert Cervero (Cervero, 1998:292) meskipun Pemerintah Kota Curitiba menghadapi kesulitan ketika membangun sistem pelayanan transportasi berkelas dunia, tetapi mereka sanggup mewujudkannya dengan perencanaan yang hati-hati, dengan keputusan yang tepat, dengan semangat kepemimpinan. Sistem transportasi Curitiba dibangun dengan menggabungkan semua jaringan mulai dari jaringan rumah, jaringan jalan, pusat perdagangan, perkantoran, tempat bersejarah dan ruang publik. Selain itu, dibangun jaringan yang menghubungkan jaringan busway dengan jaringan transit di tempat yang kurang padat penduduk, secara efisien. Dengan mengkaji dan mengadopsi dua contoh sistem transportasi serta berkonsultasi dengan warga kota termasuk anak mengenai kebutuhan transportasi, dapat dibayangkan kabupaten/kota di Indonesia akan memiliki sistem transportasi yang layak bagi anak.

Selain itu pemerintah kota dalam membuat kebijakan mengenai transportasi umum, menurut Jill Swart Kruger dan Louise Chawla (Kruger, 2002:85) perlu:

a.    memperkenalkan jarak, jenis dan ukuran transportasi umum.

b.    mempertimbangkan pembuatan tiket tunggal untuk semua jenis transportasi umum.

c.    mempertimbangkan penggunaan bus khusus pada hari minggu dan libur untuk anak dan keluarganya ke tempat rekreasi.

Selain itu, perlu dipetimbangkan untuk mengalang komuniti sekolah untuk membangun ‘Rute Aman ke Sekolah’. Gagasan ini sebetulnya sudah mulai berkembang di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia melalui Program Zona Aman Sekolah oleh Departemen Perhubungan, namun sangat disayangkan program ini tidak dikonsultasikan dengan anak, sehingga program ini belum mendapat tanggapan yang serius dari orangtua dan masyarakat, dan terkesan program tersebut dipaksakan.

 

Anak dan Pelayanan Kesehatan

Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit dan upaya pencegahannya. Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut WHO, sebagian besar penyakit anak-anak berhubungan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah) dan bermain (masyarakat) (WHO, 2002:7). Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang bersih, sanitasi buruk, polusi udara, dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit penyakit; sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan. Selain itu, permukiman yang padat, ventilasi yang buruk, dan kurang air bersih untuk mencuci, mempercepat penyebaran berbagai penyakit (UNICEF & UNEP, 1990:25). Bagi masyarakat perkotaan, resiko juga ditimbulkan dari kekurang hati-hatian dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pembuangan sampah toxic dan degradasi lingkungan. Pemakaian zat kimia yang tidak aman untuk produk rumah tangga dan alat permainan anak seperti boneka, bisa pula menjadi sebuah ancaman.

Upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan terhadap kesehatan anak dan warga kota lainnya menurut Jorge E. Hardoy, dkk. penulis buku “Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, dan Latin America,” adalah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh resiko lingkungan. Tindakannya dapat dilakukan di dua tingkatan yakni rumah tangga dan masyarakat. Tingkat rumah tangga yang dapat dilakukan dengan:

a.  menyediakan air bersih.

b.  tempat penampungan/tanki air selalu dibersihkan untuk menjaga higiene.

c.  menyediakan fasilitas WC yang bersih.

d.  mengatur pembuangan sampah dan air buangan.

e.  melakukan kampanye dengan menyebarkan poster atau leaflet tentang desain kompor dan dapur.

Sedangkan tindakan di masyarakat hampir sama dengan tindakan di rumah tangga, tetapi sifatnya lebih ditingkatkan pada pengawasan dan penyediaan fasilitas yang tidak tersedia di tingkat rumah tangga seperti sumur umum dan MCK.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah, menurut Dr. David Satterthwaite, dari International Institute for Environment and Development, London (Satterthwaite, 2002:1-2) adalah, memberikan pengawasan, perlindungan terhadap anak dan melakukan tindakan pada sektor air, sanitasi, saluran air, sekolah, perumahan, taman, transportasi umum, manajemen sampah, serta mempertimbangkan tanggung jawab terhadap anak:

a.  institusi bertanggung jawab terhadap peraturan tentang polusi yang bisa merusak perkembangan otak dan tubuh anak.

b.  pemerintah bertanggungjawab terhadap keadaan jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan dan luka.

c.  peraturan mengenai air dan sanitasi yang dapat menjadi sumber penyakit diare dan infeksi cacing.

d.  polisi mengatur taman dan tempat umum lain yang banyak dikunjungi anak.

Catatan lain yang perlu juga direnungkan apabila merujuk pada Konvensi Hak Anak, bahwa anak (Save the Children, 1996:13-15):

a.    mempunyai hak untuk tempat tinggal – pasal 27 menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral. Untuk itu orang tua bertanggung jawab mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Kondisi seperti ini sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terputus dengan orang tua.

b.    mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi – tempat tinggal padat dan tumpang tindih di kota menjadikan anak merasa terganggu keleluasaan pribadinya. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di kota, sehingga dampaknya adalah perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat kurangi bila orang tua peduli terhadap keluarganya. Perumahan padat dapat menjadi salah satu faktor dalam perlakuan buruk terhadap anak atau kekejaman dan perlakuan salah secara seksual.

c.    mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman – keamanan fisik dan psikososial merupakan hal penting bagi anak yang ada di kota. Lemahnya penegakan hukum, meluasnya kekejaman dan kejahatan mempunyai dampak yang kuat terhadap anak dan remaja.

d.    mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat – sanitasi buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi kota seperti ini menghadapi masalah serius terhadap tumbuh kembang anak, karena mereka muda terjangkit penyakit cacar, diare, ispa, tbc, dan penyakit lain yang sering dialami oleh warga yang tinggal di wilayah kumuh.

e.    mempunyai hak untuk bermain – ini artinya tersedia areal hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan.

f.     mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan – setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah kota kepada anak-anak yang tinggal di tempat illegal, karena tempat mereka tidak dilengkapi sekolah, begitu juga dengan anak yang ada di wilayah kumuh biasanya kualitas sekolahnya sangat buruk.

g.    mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum – mengakses tranportasi umum yang baik untuk semua merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimana pun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi dan ramah anak.

 

Prasyarat Mewujudkan KLA

Bertitik dari uraian penelitian di atas, untuk mewujudkan KLA, bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, ada semacam suatu pra-syarat untuk mencapainya. Pra-syarat yang dimaksud adalah:

a.       Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.

b.       Baseline data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.

c.       Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.

d.       Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.

e.       Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.

f.        Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.

g.       Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

h.       Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

 

Mewujudkan KLA

KLA adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti anak:

a.     keputusannya mempengaruhi kotanya;

b.     dapat mengekspresikan pendapatnya mengenai kota yang mereka inginkan;

c.     dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;

d.     dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;

e.     dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang baik;

f.      terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran;

g.     merasa aman berjalan di jalan;

h.     dapat bertemu dan bermain dengan temannya;

i.      hidup di lingkungan yang bebas polusi;

j.     berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan

k.    secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Kunci sukses untuk mewujudkan kota layak bagi anak adalah adanya keikhlasan dan ketulusan orang dewasa mengutamakan kepentingan terbaik anak. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa anak belum menjadi pertimbagan utama dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan. Sehingga, dampak pembangunan kurang optimal untuk mempersiapkan suatu generasi yang tangguh. Pembangunan bidang pendidikan belum sinkron dengan pembangunan bidang kebutuhan pasar ketenagakerjaan. Pembangunan bidang infrastruktur belum menyentuh pada pemenuhan kebutuhan anak dan atau kelompok yang rentan. Penyediaan infrastruktur perkotaan masih mengabaikan kepentingan terbaik anak.

Ada dua arus yang berkembang pada saat kita menyusun dan merancang kota layak bagi anak. Pertama, harus adanya pengarustamaan hak anak dalam pembangunan. Arus ini menghendaki seluruh orang dewasa yang ada di setiap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan, sebelum mengambil dan memutuskan kebijakan, perlu mengajukan pertanyaan “Apakah sudah ada kepentingan terbaik bagi anak di dalamnya?” Jika belum ada, maka proses tersebut perlu ditinjau ulang, sehingga diketemukan adanya ‘kepentingan terbaik bagi anak’. Hal ini tidak sederhana, namun upaya untuk mewujudkannya, harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua, pihak yang mengetahui ‘kepentingan terbaik anak’ adalah anak. Upaya yang perlu ditempuh untuk menggali kebutuhan adalah melalui partisipasi anak. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa yang paling tahu dan paham kepentingan anak adalah anak itu sendiri. Untuk itu, para pemangku kepentingan di bidang anak, berkomunikasi secara efektif dengan anak untuk menggali kebutuhan anak. Sehingga pada saat pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan anak.

 

Kemitraan dan Partisipasi

Untuk mewujudkan ‘KLA’ perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik. Selain itu melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak.

Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini menurut the International Union of Local Authorites membentuk suatu lingkaran projek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase. Fase yang dimaksud seperti terlihat pada gambar berikut:

Selanjutnya adalah pembagian peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan institusi yang ada di perkotaan untuk mewujudkan KLA. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Peran dari para pihak ini perlu dipertegas, seperti uraian berikut:

a.    Pemerintah - Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.

b.    Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia - APKSI/APEKSI sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota.

c.    Pemerintah Kabupaten/Kota - Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA.

d.    Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan - Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

e.    Sektor Swasta dan Dunia Usaha - Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA.

f.     Lembaga Internasional - Lembaga internasional sebagai lembaga memfasilitasi dukungan sumber daya internasional dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA.

g.    Komuniti (Masyarakat) - Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

h.    Keluarga - Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

i.      Anak – anak merupakan unsur utama dalam pengembangan KLA perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubah.

 

Inisiatif KLA

Inisiatif KLA ini telah diadaptasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Tahun 2006 konsep KLA diujicobakan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2007 ditunjuk 10 kabupaten/kota, yaitu Aceh Besar (Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten OKI (Sumatera Selatan), Kota Padang (Sumatera Barat), Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Selain itu atas inisiatif Pemda sendiri KLA telah diperkenalkan di Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Banjar. KLA juga diinisiasi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah atas dukungan NGO Internasional (CCF).

 

Catatan Akhir

Kata kunci dalam proses mewujudkan KLA adalah ketulusan dan keikhlasan orang dewasa menerima kehadiran anak di tiap proses pembangunan kota dan pemberian kesempatan oleh orang dewasa kepada mereka.

Menurut Almarhum Dr. Mansour Fakih, bahwa “Pembangunan dan perubahan sosial belum meletakkan anak sebagai subyek, atau paling tidak memperhitungkan anak dalam arah pembangunan. Yang nyaring terdengar dan banyak tersosialisasi adalah bagaimana membantu orang dewasa untuk memfasilitasi, menghargai, dan menghormati hak anak.”

 

Daftar Kepustakaan

Adams, Eillen & Sue Ingham. (1998). Changing Places: Children’s Participation in Environmental Planning. London: The Children’s Society.

Ahier, John. (1988). Industry Children and the Nation: an Analysis of National Identity in School Textbooks. London, New York, Philadelphia: The Falmer Press.

Al-Zoabi, Ahmad, Y. DR. (2002). “Children’s Mental Maps and Neighborhood Design of Abu-Nusier, Jordan”. Saudi Arabia: King Saud University.

Australian Institute of Family Studies Family Matters. (1998). “About Growing Up”. No.49 Autumn 1998.

Bartlett, Sheridan. (2002). “The problem of children’s injuries in low-income countries: a review”. Health Policy and Planning.

Bartlett, Sheridan. (2002). “Urban Children and the Physical Environment”. Amman, Jordan: International Conference on Children and The City.

Burhan, Merina. (1999). ”Kondisi Lingkungan Bermain Anak di Kota-kota Besar Sebagai Dampak Proses Urbanisasi”. Tokyo: Tokyo Institute of Technology.

Chawla, Louise. (2001). ”Evaluating Children’s Participation: Seeking Areas of Concensus”. PLA Notes, Oktober No.42.

Christencen, Pia & Margaret O’Brien (edit.). (2003). Children in the City Home, Neighbourhood and Community. New York & London: Routledge Falmer.

Erikson, Eric H. & J.M. Erikson. (1987). The Life Cycle Completed. W.W. Norton & Co.

Hardoy, Jorge E., Diana & David Satterthwaite (2001). Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, & Latin America. London: Earth-scan Publication

Hendricks, Barbara. (2002) “Child Friendly Environments in the City”. di Brescia: Ordine degli Achitetti.

Innocenti Digest. (No.2-Nov.2002). Poverty and Exclusion Among Urban Children. Florence – Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.

Irwanto, Prof., PhD., (2008). Mengarusutamakan Hak-Hak Anak Dalam Pembangunan Nasional: Perspektif Ekologi Perilaku Manusia. Jakarta, Universitas Atmajaya.

Kruger, Jill Swart & Louise Chawla. (2002). “We Know Something Someone doesn’t Know: Children Speak Out on Local Conditions in Johannesburg”. Environment & Urbanization Vol.14 No. 2 October.

Satterthwaite, David, Dr. (2002). “City Governance for and with Children”. Amman, Jordan: International Conference on Children and The City.

Save the Childern. (1996). Children on Their Housing. Swedia: Radda Barnen.

IULA&UNICEF. (2001). Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.

Patilima, Hamid. (2004). Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus Di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat. (Tesis). Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia

Save the Children. (1996). Children on Their Housing. Swedia: Radda Barnen.

Suparlan, Parsudi, Prof. (1996). Antropologi Perkotaan. (diktat). Depok: Jur. Antropologi FISIP UI.

 

Hamid Patilima

·         Alumni Kajian Pengembangan Perkotaan – Program Pascasarjana Universitas Indonesia

·         Bekerja di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

·         Menjadi Konsultan di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk Pengembangan Kota Layak Anak

·         Dipercaya oleh UNICEF untuk menjadi Konsultan dalam penyusunan Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Periode Ketiga dan Keempat (2007) dan Laporan Pelaksanaan A World Fit for Children Periode 2002-2006 (2006)

·         Dipercaya oleh ILO sebagai Konsultan Nasional untuk Adaptasi Modul Supporting Child Right Through Education, Art, and Media (2007) sekaligus menjadi Pelatih untuk Master Trainner SCREAM.

·         Menjadi Pengasuh Mata Kuliah Pendalaman Metode Penelitian Kualitatif di Program Pendidikan Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (2008).

·         Penulis buku Metode Penelitian Kualitatif yang diterbitkan oleh Alfabeta Bandung (2005 dan 2007)

 

[1]

Tujuan dari inisitif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak; untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.

 

[2]

Terinspirasi dari dokumen World Fit for Children, 2002 yang juga merupakan lanjutan dari pertemuan City Summit Istanbul Turki 1996.

 

[3]

Bersumber dari Child Friendly City Inniciative yang diperkenalkan oleh UNICEF dan UNHABITAT pada City Summit Istanbul Turki 1996.

[4]

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

[5]

 Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

[6]

 Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Periode I (1990-1992), II (1992-1997), III dan IV (1997-2007).

[7]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B Ayat (2); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang lainnya terkait dengan anak.

[8]

Dhadhi anak, mesti ngerti karo wong tuo

[9]

Dr. Louise Chawla dari the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim, Norwegia tahun 1994.

Margaret O’Brien, ahli psikologi sosial dari University of East Anglia dalam tulisannya “Regenerating children’s neighborhoods: What do children want?” (Christensen (ed.), 2003:144-145) memaparkan hasil penelitiannya tentang “The Childhood, Urban Space and Citizenship: Child-sensitive Urban Regeneration”.

Virginia Morrow, sosiolog dari London School of Economical and Political Science (Christensen (ed.), 2003:169) melalui tulisannya “Improving the neighborhood for children” dalam penelitiannya dengan pendekatan kualitatif diungkapkan bahwa, pada umumnya anak-anak menggambarkan kota dan lingkungan mereka secara negatif.

Jill Swart Kruger, antropolog dan arkeolog dari University of South Africa dan Louise Chawla, psikolog lingkungan dari Kentucky State University melakukan penelitian tentang “Four-site study of children’s needs and priorities”.

Ahmad Y. Al-Zoabi, arsitek dan perencana dari King Saud University, melakukan penelitian tentang “Children’s Mental Maps and Neighborhood Design of Abu-Nusier, Jordan,” yang bertujuan untuk menguji bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan tetangga mereka dan bagaimana perencana dan perancang dapat memperoleh informasi pertama dari anak-anak tentang kegunaan dan kebutuhan mereka seperti ruang komuniti,

Hamid Patilima, program pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia, melakukan penelitian tentang ”Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota: Studi Kasus Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat), yang bertujuan terperoleh gambaran kognitif anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat mengenai lingkungan kota. Penelitian ini menggunakan suatu desain studi kasus yang menghasilkan gambaran persepsi anak mengenai lingkungan kota.

[10]

City Summit, Istanbul Turki, 1996.

[11]

Laporan penelitian tersebut telah diterbitkan oleh Cambrigde, MA: MIT Press tahun 1977 dengan judul “Growing Up in Cities”.

[12]

Program kampanye dapat memanfaatkan berbagai media, seperti media massa – koran dan televisi, pamflet, brosur dan lain-lain.

[13]

Di Indonesia, program ini pernah dilaksanakan melalui program PMTAS, tetapi dihentikan sejalan dengan berakhirnya program JPS-P. Program makan siang di sekolah semacam itu juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah seperti di Jepang dan Malaysia.