UPAYA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI ANAK MELALUI PENCATATAN KELAHIRAN

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Jakarta, 10 Juni 2009

Jakarta-ykai.net, Pencatatan kelahiran merupakan jaminan hubungan keperdataan dan pemberian status kewarganegaraan bagi seorang anak dengan orang tuanya yang dituangkan dalam ”Akta Kelahiran”, yang merupakan pengakuan legal bagi seorang anak sebagai subyek hukum. Tanpa bukti pengakuan legal akan menyulitkan seorang anak untuk dapat berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara dan tanpa bukti pengakuan legal akan menjadi anak-anak tanpa identitas yang membuat mereka menjadi sangat beresiko dari ekploitasi ekonomi maupun sexual (9/6).

Dalam diskusi publik tentang ”Pentingnya Pencatatan Kelahiran Sebagai Alat Pencegahan Dan Perlindungan Dari Eksploitasi Anak Di Indonesia”, Ibu Santi dari direktorat Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri menyampaikan rencana strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahiranya dan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002 pasal 28 ayat 3 pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya. 

Diskusi ini di prakarsai oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Plan dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  

KPAI dalam kapasitasnya sebagai pemantau implementasi hak identitas anak di Indonesia mengatakan bahwa masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, dari 489 kab/kota masih 146 yang telah mengeluarkan perda akta kelahiran gratis dan berdasarkan temuan dilapangan tahun 2008 sekitar 2000 anak suku badui belum mendapatkan akta lahir. 

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan yang diwakili oleh Ibu Pardinah menyampaikan dengan tidak adanya akta kelahiran, anak akan sangat rentan terhadap ekploitasi baik sexual maupun ekonomi. 

Tingkat Kepemilikan Akta Bagi Anak Indonesia

Lebih dari 58 persen anak Indonesia di bawah umur lima tahun secara hukum tidak mempunyai identitas, atau tidak diakui keberadaannya. Hal ini didasarkan pada Survei Kesejahteraan Keluarga Nasional pada tahun 2007, kepemilikan akta kelahiran bagi anak 5 tahun hanya 42 persen (TR).