Akta Kelahiran

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

5 Februari 2009

Narasumber: Agus Setiadi - Staf Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 

Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak, karena ketika lahir anak seharusnya segera diuruskan aktanya.  Terhadap hak anak tersebut, Negara harus memenuhinya dengan mencatatkan kelahirannya.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan kta kelahiran, yakni sebagai berikut :

· Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya

· Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

· merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak

· menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya

· mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual

·         anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. 

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan,  kebijakan yang ada saat ini sudah sangat bagus. Karena sebelumnya Indonesia selama berpuluh-puluh tahun mengacu pada kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah colonial Belanda, yang bersifat diskriminatif karena membedakan cara pengurusan antara warga pribumi, dan keturunan Eropa dan keturunan China. Padahal prinsip non diskriminatif merupakan prinsip yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak. Baru pada tahun 2006 terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri bersama DPR melalui UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur tentang pengurusan akta kelahiran dalam bab tersendiri. Selain  itu UU tersebut juga sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.  

Pengurusan akta kelahiran tidak dikenakan biaya selama tidak terlambat menguruskannya. Jika terlambat pun denda yang dikenakan tidak besar. Penetapan biaya tersebut diatur melalui Perda. Sedangkan untuk keterlambatan yang melebihi 1 tahun harus melalui pengadilan. Namun saat ini terdapat kebijakan yang berupa SE Mendagri yang memberikan dispensasi pengurusan hingga akhir Februari 2009 bagi anak yang lahir sebelum tahun 2006. Bagi warga negara yang merubah namanya juga tidak perlu memiliki akta dobel, karena akta kelahiran itu hanya satu yang dipergunakan untuk selamanya. Di dalam blanko akta kelahiran sendiri sudah tersedia kolom catatan untuk perubahan nama. Permasalahan yang bisa muncul jika tak punya akta bisa sangat fatal karena bisa menjadi peluang untuk pemalsuan umur untuk tujuan pernikahan dini maupun untuk trafiking atau perdagangan orang.  

Untuk di Jakarta, angka kepemilikan akta kelahiran sudah cukup tinggi jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini tak lepas dari aksesibilitas pengurusan yang lebih mudah, yang sering disatukan dengan paket biaya melahirkan serta dijadikannya akta kelahiran sebagai syarat masuk sekolah. Pemda DKI sendiri juga sudah memiliki kebijakan dalam pengurusan akta kelahiran, baik melalui Perda maupun Pergub.  

Dalam  dialog dengan pendengar, terdapat sejumlah pertanyaan, keluhan maupun komentar tentang permasalahan akta kelahiran, antara lain tentang bagaimana mengurus akta kelahiran, mahalnya biaya pengurusan, beda antara tempat melahirkan dengan tempat mengurus akta kelahiran, perubahan nama anak.  Di akhir acara pembicara mengingatkan untuk segera menguruskan akta kelahiran anaknya terutama bagi yang terlambat bertahun-tahun, karena batas waktu dispensasi yang ditetapkan pemerintah hanya sampai akhir Februari 2009.