Undang-Undang Pangan

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 November 2012. Undang-Undang ini lahir karena didasarkan pada negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Melalui Undang-Undang ini, setiap warga negara perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan “Ketahanan Pangan”, yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Begitu wagra negara perlu mengerti apa yang disebut dengan “Keamanan Pangan”, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Yang menarik dari Undang-Undang Pangan adalah terdapatnya beberapa pasal pidana, antara lain Pasal 133, yang berbunyi “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Isi lengkap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan klik di sini