Tanggulangi Pekerja Anak melalui Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat Lokal

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Jakarta, 24 Juni 2011

Jakarta-ykai.net, Pekerja anak masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Survei Nasional Pekerja Anak tahun 2010 memperlihatkan 4 juta anak bekerja dan 1,7 juta di antaranya merupakan pekerja anak dengan pekerjaan yang secara negatif mempengaruhi kesejahteraan, keselamatan dan kapasitas mereka untuk bersekolah. (21/06) 


Untuk menanggulangi pekerja anak, pemerintah Indonesia merancang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak. Pemerintah pun mengembangkan berbagai inisiatif kebijakan, dari memperluas akses pendidikan hingga memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin yang memungkinkan mereka mengirimkan anak-anak mereka bersekolah. Di sejumlah provinsi, pemerintah pun telah melembagakan Komite Aksi Lokal untuk mengidentifikasi, merehabilitasi dan menarik pekerja anak. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun ini saja mengalokasikan dana dukungan bagi 5.000 anak yang ditarik dari pekerja anak.

 

Selanjutnya, ILO melalui Program Internasional Penghapusan Pekerjaan untuk Anak (ILO-IPEC) telah memberikan dukungan teknis bagi penerapan Rencana Aksi Nasional sejak 2007. Dukungan ini diberikan ILO-IPEC di bidang advokasi kebijakan, penelitian, peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan. ILO-IPEC menjalin kerja sama yang erat dengan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk menarik anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk serta mencegah anak-anak lainnya menjadi korban.

 

Kendati demikian, sejumlah tantangan masih menghambat tercapainya kebebasan bagi seluruh anak Indonesia dari pekerja anak. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan harus digalang lagi sebagai upaya untuk membentuk koalisi menentang pekerja anak. Dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta dan organisasi kemayarakatan menjadi penting. Untuk memperkokoh koalisi nasional ini, ILO menyelenggarakan Forum bertajuk “Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat Lokal terhadap Pekerja Anak di Indonesia” pada Selasa, 21 Juni, di Hotel Le Meridian, Jakarta. Forum ini akan dibuka oleh Direktur ILO di Indonesia, Peter van Rooij.

 

Forum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan memperkokoh kerjasama antara pemangku kepentingan dari pemerintahan, swasta serta masyarakat lokal dalam menerapkan pendekatan yang lebih terpadu untuk menghapuskan pekerja anak. Untuk para peserta dari sektor swasta, Forum akan memberikan informasi berharga dalam merancang dan menerapkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengenai pekerja anak. Forum ini pun akan membantu mereka mengidentifikasikan potensi kemitraan dengan berbagai organisasi, khususnya masyarakat lokal.

 

Forum ini juga mengkaji kontribusi sektor swasta dalam mendukung kegiatan menentang pekerja anak dan memaparkan pandangan mengenai apa yang dapat dilakukan pengusaha untuk menghapuskan pekerja anak. Sebagaimana diungkapkan Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), “… perusahaan skala besar sudah tidak menggunakan pekerja anak tetapi usaha kecil dan menengah (UKM) masih menggunakan pekerja anak. Mungkin karena UKM umumnya usaha keluarga, jadi masyarakat menilai menyuruh anaknya membantu tidak apa-apa, padahal apapun alasannya tetap paling penting saat ini adalah membebaskan anak-anak dari mafia yang mempekerjakan mereka di jalanan. Untuk menanggulangi pekerja anak, APINDO berkonsentrasi pada pengusaha kecil dengan memberikan skill training pada generasi muda”.tidak boleh mempekerjakan anak. Yang

 

Sedangkan Jakob Friis Sorensen, Ketua Kamar Dagang Eropa (EuroCham) berbicara mengenai program CSR EuroCham saat ini dan pandangan mereka mengenai penanggulangan pekerja anak melalui CSR.  Sorensen berharap melalui kegiatan ini, jumlah pekerja anak dapat ditekan bahkan akan lebih baik jika tidak ada lagi pekerja anak. Selain itu ia berharap bisa bertukar pikiran dengan organisasi-organisasi yang hadir, apa yang bisa dilakukan bersama untuk penghapusan pekerja anak. Dalam kegiatan CSR-nya EuroCham selalu melibatkan pegawai-pegawainya, namun bukan berarti sudah ada upaya khusus untuk penghapusan pekerja anak.

 

Di tingkat perusahaan, Rika Anggaraini, Kepala CSR Body Shop di Indonesia, menjabarkan langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Body Shop untuk mengatasi masalah trafiking,   misalnya bekerjasama dengan ECPAT melalui berbagai kegiatan dan penelitian.  

 

Sementara beberapa LSM membahas praktek terbaik yang dilakukannya dalam menanggulangi perdagangan anak, pekerja rumah tangga anak dan anak jalanan. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) membahas isu trafiking; Rumpun Gema Perempuan, Mitra Imadei dan BMS Sejati membahas isu pekerja rumah tangga anak serta Yayasan Sekolah Rakyat, Yayasan Pelita Ilmu dan Yayasan Rumah Kita membahas isu anak jalanan.

 

“Forum ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam membangun kemitraan publik-swasta-masyarakat lokal yang lebih kuat dan baik. Melalui dialog dan bertukar pengalaman, diharapkan kerjasama di masa mendatang di antara ketiga mitra penting ini dapat ditingkatkan. Kemitraan ini berpotensi memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan-kegiatan saat ini,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

 

Forum ini dihadiri sekitar 60 peserta dari pemerintah, serikat pekerja, kamar dagang asing dan organisasi pengusaha, akademisi dan anggota masyarakat lainnya. Sebagai tindak lanjut Forum ini,  Sorensen berharap ada pertemuan lanjutan dengan mengundang seluruh kamar dagang yang ada di seluruh Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi oleh ILO. (wma)