Perjuangan Panjang Pasca Keputusan MK tentang Batas Usia Anak Bisa Dipidana

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Dalam sidang uji materi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, anak yang berusia 8 - 18 tahun diberikan tanggungjawab pidana sesuai dengan pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No 3/1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, kata ketua majelis hakim konstitusi Mahfud MD, Kamis, (24/2/2011).

Dalam amar pertimbanganya, mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara. Anak umur 12 tahun secara relatif juga sudah memiliki kecerdasan  mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil. Menurut MK, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

Judicial review terhadap UU Pengadilan Anak ini di mohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM). Pemohon minta penghapusan sepanjang frase Pasal 1 butir 2 "maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Pasal 4  ayat 1, sepanjang frase" sekurang-kurangnya 8 tahun". Pasal 5 ayait 1 sepanjang frase, "belum mencapai umur 8 tahun. Pasal 23 ayat 2 huruf a sepanjang frase, " pidana penjara," dan pasal 31 ayat 1 sepanjang frase "di lembaga pemasyarakatan anak". (detikNews, 24/02/2011).

Keputusan MK tersebut tentu saja melegakan hati kita semua, karena meskipun angin restorative justice sudah mulai sering berhembus, masih ada sebagian aparat penegak hukum yang masih mengacu pada batasan usia 8 tahun ketika memproses anak pelaku tindak pidana. Namun demikian jika menilik materi permohonan judicial review dari para pemohon, keputusan MK tersebut hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari para pemohon. Bahkan putusan tentang batas usia 12 tahun itu pun masih di bawah permohonan para pemohon yang meminta batasan usianya adalah 15 tahun.   

Dengan hanya mengabulkan sebagian permohonan, berarti berbagai permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang hendak dimintakan solusinya melalui keputusan MK masih belum bisa teratasi. Jika membaca keputusan MK secara lebih lengkap akan tergambar di sana bahwa bukannya MK tidak memperhatikan berbagai permasalahan ABH yang terjadi di lapangan, akan tetapi lingkup berbagai permasalahan tersebut tidak masuk ke dalam ranah konstitusional yang bisa diputuskan oleh MK sehingga penyelesaiannya bukan oleh MK. Menurut MK, berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para pemohon lebih banyak berada pada tataran implementasi yang tidak seperti yang diharapkan dari suatu peraturan atau kebijakan.

Oleh karena itu, persoalan yang hendak dicarikan solusinya melalui MK saat ini hasilnya sudah final, kecuali jika ada temuan permasalahan baru yang memang berada dalam ranah tugas MK untuk memutusnya.  Konsekuensinya berbagai permasalahan tersebut harus diperjuangkan melalui pintu-pintu yang lain. Semangat dekriminalisasi anak yang diusung oleh para pemohon judicial review ke MK dalam hal ini harus tetap dipelihara. Jika saat ini  RUU Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak masih digodok oleh pemerintah bersama DPR, maka hal ini merupakan kesempatan emas untuk meniupkan ruh dekriminalisasi anak demi kepentingan terbaik bagi anak ke dalam RUU tersebut. Oleh karena  itu perlu dicermati kembali apakah pasal-pasal yang sudah disusun dalam RUU tersebut telah mengakomodasi kebutuhan peraturan yang bisa mengatasi permasalahan ABH. Begitu juga apakah batasan usia 15 tahun anak yang bisa dipidana bisa dimasukkan ke dalam RUU tersebut.

Jika pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut sudah dianggap memadai untuk mengatur kompleksitas permasalahan ABH, maka perlu ada upaya advokasi tersendiri lagi untuk mempercepat proses pengesahannya, karena  percepatan pengesahan peraturan perundangan di bidang anak juga merupakan permasalahan tersendiri. Seperti diketahui, penerima manfaat dari RUU Sistem Peradilan Anak ini adalah anak-anak, lebih khusus lagi adalah ABK yang masuk dalam kelompok anak-anak yang terpinggirkan, yang tidak memiliki sumberdaya dan dana untuk bisa mempercepat keluarnya sebuah peraturan perundangan yang bisa lebih melindungi hak-hak mereka. Berbeda dengan RUU yang penerima manfaatnya adalah kalangan dunia usaha atau semacamnya yang bisa memberikan stimulus bagi anggota DPR untuk lebih cepat mengesahkannya.

Ketika UU sudah disahkan, bukan berarti persoalan telah selesai. Karena setelah itu masih terdapat sejumlah tahap yang harus dilewati. Pertama, sebuah UU biasanya mengatur hal-hal yang sifatnya masih terlalu umum dan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan, baik itu berupa peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden  atau peraturan daerah untuk lebih mengefektifkan implementasinya di lapangan. Dengan demikian masih dibutuhkan pemikiran keras dan waktu untuk memprosesnya. Kedua, sebaik-baiknya sebuah produk UU beserta peraturan pelaksanaanya, hal itu tidak banyak membawa manfaat jika tidak ada upaya sosialisasi yang intensif dan ekstensif hingga masyarakat dan pihak-pihak terkait bisa mengetahuinya. Ketiga, proses implementasi atau penegakan peraturannya yang biasanya sangat rentan dengan berbagai intervensi oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh berlakunya UU atau peratutan tersebut. Untuk itulah maka masih dibutuhkan tahap yang keempat, yakni monitoring dan pelaporan kasus yang terdapat dalam implementasi UU dan peraturan.

Sampai di sini bisa terlihat betapa berat, kompleks dan melelahkannya jalan yang harus ditempuh dalam memperjuangkan hak-hak anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu dengan  menjadikan masalah ABH menjadi masalah bersama semua pihak, diharapkan semua pihak bisa ikut bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam mengatasinya.  (Setiadi Agus A.)