Parlemen Remaja

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Sebagai Program Pendidikan Kewarganegaraan  

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan penduduk nomor tiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India, dan telah menjadi kekuatan negara demokrasi baru. Pendidikan kewarganegaraan menjadi yang sangat penting karena dukungan keterlibatan setiap warga negara dalam segala aspek pemerintahan menjadi ciri dari negara demokrasi.Demokrasi dan pluralisme tercipta didasari oleh dinamika berpolitik yang sehat. Memberikan kesempatan kepata generasi muda/remaja untuk belajar betapa menyenangkannya politik dan sistem demokrasi adalah suatu keharusan dalam pendidikan kewarganegaraan.   

PROGRAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam rangka memberikan pembelajaran demokrasi  dalam pendidikan kewarganegaraan kepada generasi muda/remaja, tahun 2002 YKAI bekerja sama dengan NDI (National Democratic Institute for International Affairs) dan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas RI) menyelenggarakan program rintisan yang pertama kali di Indonesia, yaitu ”Parlemen Remaja Indonesia (PRI)”.  

TUJUAN UMUM

Tujan umum dari program PRI adalah memberikan pemahaman kepada remaja (siswa SMU) tentang proses pembuatan kebijakan publik serta institusi-institusi pendukungnya, melembagakan, mendidik dan meningkatkan kemampuan remaja tentang betapa penting demokrasi  melalui pelaksanaan simulasi Parlemen Indonesia (DPR-RI).  

TUJUAN KHUSUS

Program PRI bertujuan mendidik remaja yang kritis dan melek politik sehingga akan memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan untuk meningkatkan kemampuan remaja didalam hal: 

1. Memahami tata cara berparlemen dan praktek debat demokratik ayng ditetapkan secara global

2. Menciptakan pengertian dengan cara berbagi pengalaman dan pendapat tentang demokrasi

3. Meningkatkan aksi-aksi demokratik berdasar persepsi global dan mendorong prakarsa-prakarsa baru

4. Menyuarakan aspirasi kelompok remaja dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pandangan dan kepedulian kepada Pemerintah, para pemuka masyarakat dan media masa

5. Membangun hubungan baru yang langgeng dengan menyingkirkan kendala-kendala agama dan etnik, serta menggalang persahabatan abadi selepas sidang-sidang PRI.  

PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran program PRI dibagi dalam empat (4) tahap kegiatan, yaitu proses pemilihan, orientasi, sidang umum dan evaluasi. Pelaksanaannya melibatkan YKAI, NDI, Depdiknas, Anggota DPR, dan Sekretaris Jendral DPR.  

PESERTA

Peserta kegiatan pembelajaran program PRI sebanyak 44 siswa SMU yang berasal dari Jakarta sebanyak 36 siswa dan sisanya dari NAD, Kalbar, Sulteng, dan Maluku masing-masing 2 orang. Jumlah siswa laki-laki ada 21 dan perempuan 25.  

STRUKTUR dan METODOLOGI PROGRAM :

Program berlangsung selama 4 bulan dari Agustus s/d Desember 2002 yang kegiatan utamanya terdiri dari : 

1.      Seleksi (Juli dan Agustus)Seleksi peserta mencakup pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan, tes psikologi, tes pengetahuan umum pada isu-isu bidang sosial, politik dan budaya, diskusi kepemimpinan dan wawancara. Tujuannya adalah merekrut 50 peerta siswa dengan keseimbangan jender.Seleksi dilakukan oleh YKAI berkoordinasi dengan Dirjen PLS dan Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas. 

2.      Orientasi (September dan Oktober)

·         Masa orientasi dilaksanakan selama 7 minggu (14 kali) setiap pulang sekolah jam 14.00 – 16.00 WIB.

·         Materi orientasi antara lain pengenalan kebangsaan dan sejarah demokrasi di Indonesia, apakah demokrasi, mensahkan keputusan, dasar-dasar berdebat, praktek berdebat, macam-maca sistem pemerintahan, peran partai politik dan fraksi, membentuk partai politik, dsb.

·         Orientasi dilaksanakan dua jenis yakni sesi pembelajaran dan bermain peran, serta menghadirkan nara sumber dari NDI, Anggota DPR, YKAI dan Organisai lain.

·         Metode yang digunakan adalah ceramah, simulasi/permainan peran, curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi paripurna/pleno, permainan, dan latihan-latihan.  

3.      Simulasi sidang umum Parlemen Indonesia (4 hari, 31 Okotober – 3 November) Simulasi pelaksanaan Sidang Umum PRI diadakan di Ruang Sidang Komisi 3 DPR selama 2 hari dan sisa 2 hari di Hotel.

Tujuan dari simulai ini untuk membahas 4 – 5 produk perundang-undangan yang terkait dengan masalah sosial dan politik terkni khususnya isu yang berhubungan dengan kepentingan terbaik bagi anak. 

4.      Sidang rutin Parlemen Remaja    Diadakan rutin setiap akhir bulan selama 6 kali selama proyek berlangsung dengan tujuan:

-          untuk mendiskusikan dan mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai satu permasalahan yang didiskusikan

-          untuk menghaslkan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga parlemen, dan organisasi yang terlibat didalam permasalahan  yang diangkat

-          untuk menugaskan anggota Parlemen Remaja mengirim rekomendasi dan berargumentasi dengan pemangku kepentingan untuk mencari solusi berdasarkan perspektif mereka.    

5.      EvaluasiEvaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan keuntungannya bagi siswa sekolah. Cara-cara yang digunakan mencakup tes sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, serta evaluasi sumatif, evaluasi materi dan hasil FGD.   

HASIL YANG DIPEROLEH

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan PRI selama 4 bulan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan antara lain :

1.      YKAI dan NDI berhasil melaksanakan program rintisan PRI ini dan menyerahkan hasilnya kepada Depdiknas agar dimasukan dalam program tahunan PLS

2.      Peserta memahami tata-cara berparlemen dan praktek debat demokratik yang diterapkan secara global

3.      Peserta dapat menciptakan pengertian dengan cara berbagi pengalaman dan pendapat tentang demokrasi

4.      Hasil sidang oleh remaja dapat dijadikan masukan kepada DPR  

REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang dirasakan sangat besar, beberapa rekomendasi dikeluarkan antara lain :

1.      Menjadikan PRI sebagai kegiatan ekstra kurikuler di seluruh SMU di Indonesia

2.      Mendorong adanya PRI di tingkat provinsi dengan menggerakan Dinas Pendidikan, Dewan Sekolah, LSM lokal dan unsur masyarakat lainnya.

3.      Mengembangkan program PRI rintisan lainnya di 2 kota di luar Pulau Jawa

4.      Meningkatkan keterlibatan Depdikans dalam pemantapan konsep dan penyusunan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk PRI

5.      Memproduksi dan mendistribusikan konsep model dan modul PRI serta melatih guru-guru mengenai program PRI

6.      Memobilisaai dan memfasilitasi jaringan PRI di seluruh Indonesia