Protokol Tambahan Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

12 Februari 2002

Negara-negara yang turut serta dalam Protokol ini,Terdorong oleh dukungan yang melimpah atas Konvensi Hak Anak, yang menujukan adanya suatu komitmen besar untuk berjuang bagi meningkatkan dan membela hak anak,

Dengan menegaskan kembali bahwa hak anak membutuhkan pmbelaan yang khusus, dan dengan menyerukan perbaikan yang terus menerus baik bagi kondisi anak tanpa mengenal perbedaan, maupun bagi perkembangan dan pendidikan mereka dalam suasana yang damai dan aman,

Dicemaskan oleh pengaruh kuat konflik bersenjata yang berbahaya dan meluas terhadap anak serta konsekuesninya dalam jangka panjang terhadap perdamaian, keamaan dan perkembangan,

Dengan mengutuk fakta anak dijadikan sebagai sasaan dalam keadaan konflik bersenjata dan serangan langsung terhadap obyek yang berada di bawah perlindungan Hukum Internasional, termasuk temapt yang pada umumnya, terdapat banyak anak, seperti halnya sekolah dan rumah sakit,

Dengan memperhatikan disetujuinya Status Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, khususnya yang memasukan sebagai kejahatan perang, konspirasi atau pendaftaran anak di bawah usia 15 tahun atau pengerahan mereka secara aktif di peperangan dalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun bukan.,

Karena itu, dengan mengingat bahwa untuk lebih menguatkan pelaksanaan hak yang telah diakui dalam Konvensi Hak Anak, perlu ditingkatkan perlindungan terhadap anak dari keterlibatanya dalam konflik bersenjata,

Dengan memperhatikan bahwa Pasal 1 Konvensi Hak Anak telah menetapkan bahwa untuk tujuan Konvensi tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika usia dewasa dicapai lebih dini menurut yang berlaku atas anak tersebut,

Dengan meyakini bahwa adanya suatu Protokol Pilihan untuk Konvensi tersebut, yang menaikan batas usia minimum seseorang agar diperbolehkan dalam pengerahan dalam konflik bersenjatan dan berpartisipasi dalam peperangan, akan secara efektif memperbesar pelaksanaan prinisp yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi perhatian pokok dalam semua tindakan yang menyangkut anak,

Dengan memperhatikan bahwa Konferensi Internasional ke-26 Palang Merah dan Sabit Merah pada Desember 1995 merekomendasikan, antara lain, agar pihak yang bertikai mengambil segala langkah yang mungkin untuk menjamin agar anak di bawah usia 18 tahun tidak mengambil bagian dalam peperangan,

Dengan menyambut baik disetujuinya secara konsensus, pada Juli 1999, Konvensi ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak, yang melarang, antara lain, pencegahan anak secara paksa atau wajib dalam konflik bersenjata,

Dengan keprihatinan yang mendalam mengutuk pengerahan, pelatihan dan penggunaan anak dalam peperangan di dalam maupun di luar perbatasan nasionla oleh kelompok bersenjata yang jelas dibedakan dari angkatan bersenjata suatu negara, serta dengan mengakui tanggung jawab orang yang merekrut, melatih dan menggunakan anak untuk tujuan tersebut,

Dengan mengingatkan kewajiban setiap pihak dalam konflik bersenjata untuk mentaati ketetapan hukum humaniter internasional,Dengan menekankan bahwa Protokol ini adalah tanpa prasangka terhadap tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51, serta norma hukum humaniter yang berkaitan,

Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi perdamaian dan keamanan yang didasarkan pada kehormatan penuh terhadap tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam serta ketaatan terhadap instrumen Hak Asasi Manusia yang berlaku, sangat diperlukan bagi perlindungan penuh anak, terutama selama berlangsungnya konflik bersenjata serta pendudukan oleh negara asing,

Dengan mengakui kebutuhan khusus anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau status sosial atau gender mereka, secara khusus sangat rentan terhadap pengerahan atau penggunaan dalam peperangan secara bertentangan dengan Protokol ini,

Menyadari pentingnya mempertimbangkan penyebab ekonomi, sosial dan politik yang paling mendasar atas keterlibatan anak dalam konflik bersenjata,

Meyakini kebutuhan untuk memperkokoh kerjasama internasional dalam pelaksanaan Protokol ini, maupun dalam rehabilitasi sosial dan psikososial serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban konflik bersenjata,

Dengan mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya anak serta para korban anak untuk penyebaran program penerangan dan pendidikan tentang pelaksanaan Protokol ini,

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang mungkin untuk menjamin agar para anggota amgkatan bersenjata yang belum berusia 18 tahun tidak mengambil bagian secara langsung dalam peperangan.

Pasal 2

Negara-negara peserta akan menjamin agar seseorang yang elum berusia 18 tahun tidak mengalami pengerahan wajib dalam angkatan bersenjata.           

Pasal 3

1. Negara-negara peserta akan menaikan tahun usia minimum untuk pendaftaran sukarela seseorang dalam angkatan bersenjata nasional dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 KHA, dengan mempertimbangkan prinsip yang terkandung di dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa mereka yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas perlindungan khusus.

2. Setiap Negara Peserta akan menyerahkan satu  ratifikasi atau persetujuan yang bersifat mengikat atas Protokol ini yang seterusnya menetapkan usia minimum yang diizinkan untuk pendaftaran dalam angkatan bersenjata nasionalnua, serta deskripsi upaya perlindungan yang disetujuinya untuk menjamin agar pendaftaran yang demikian tidak dipaksa ataupun diharuskan di bawah ancaman kekerasan.

3. Negara-negara peserta yang mengizinkan pendaftaran sukarela di bawah usia 18 tahun dalam angkatan bersenjata nasionalnya, akan menegakan upaya perlindungan untuk menjamin , sekurang-kurangnya, agar:

(a) Pendaftaran tersebut memamng benar-benar dilakukan secara sukarela;

(b) Pendaftaran tersebut dilakukan atas persetujuan yang diberitahukan orangtua atau wali sah yang bersangkutan;

(c) Yang bersangkutan telah diberitahu secara menyeluruh tentang tugas yang dilibatkan dan kedinasan militer dimaksud;

(d) Yang bersangkutan memberikan bukti terpercaya tentang usianya yang sebenarnya

4. Setiap Negara peserta dapat memperkuat nya setiap saat melalui pengumuman untuk tujuan yang dimaksud yang diamanatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang akan memberitahukannya kepada seluruh Negara-negara peserta. Pengumuman tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal.

5. Syarat untuk menaikan usia dalam paragraf 1 pasal ini tidak berlaku atas sekolah yang dikelola oleh atau di bawah kontrol angkatan bersenjata Negara-negara peserta, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak

Pasal 4

1. Dalam keadaan apapun, kelompok bersenjata, yang jelas dibedakan dari angkatan bersenjata suatu negara, sebaiknya tidak merekrut atau menggunakan dalam peperangan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Negara-negara peserta harus mengambil langakh yang dapat dilaksanakan untuk mencegah perekrutan dan penggunaan yang dimaksud di atas, termasuk menyetujui langkah hukum yang perlu untuk melarang serta mempidanakan praktik yang demikian.

3. Pemberlakukan Pasal ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak manapun dalam suatu konflik bersenjata.

Pasal 5

Tidak satupun bagian dari Protokol ini yang dapat ditafsirkan sebagai penghalang bagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Negara peserta atau instrumen hukum internasional serta hukum humaniter internasional yang lebih kondusif untuk perwujudan hak anak.

Pasal 6

1. Setiap Negara peserta akan mengambil langkah hukum, administratif ataupun lainnya yang perlu demi pelaksanaan yang efektif Protokol ini dalam yurisdiksinya.

2. Negara-negara peserta berupaya agar prinsip dan ketentuan dalam Protokol ini diketahui dan dipromosikan secara luas oleh orang dewasa maupun anak melalui cara yang tepat.

3. Negara-negara peserta anak mengambil segala langkah yang mungkin untuk menjamin agar masyarakat yang sudah direkrut atau digunakan dalam peperangan dengan cara bertentangan dari isi Protokol ini, didemobilisasi atau sebaliknya dilepaskan dari kedinasan. Jika diperlukan, Negara-negara peserta akan menyediakan bagi mereka segala bantuan yang pantas untuk kesembuhan fisik maupun psikologis serta reintegrasi sosial mereka.

Pasal 7

1. Negara-negara peserta akan bekerjasama dalam melaksanakan Protokol ini, termasuk dalam pencegahan segala kegiatan yang bertentangan dengannya, dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial masyarakat yang menjadi korban tindakan yang bertentangan dengan Protokol ini, termasuk melalui kerjasama tenis dan bantuan keuangan. Bantuan dan kerjasama yang dimaksud akan dilakukan berdasarkan konsultasi dengan Negara-negara peserta yang bersangkutan serta organisasi internasional terkait.

2. Negara-negara peserta yang memiliki kemampuan untuk melakukannya akan meyediakan bantuan yang dimaksud melalui program multilateral, bilateral atau program lainnya yang ada atau, antara lain, melalui dana sukarela yang dibentuk sesuai dengan peraturan Sidang Umum.

Pasal 8

1. Setiap Negara peserta harus menyerahkan, dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak berlakunya Protokol ini bagi Negara peserta yang bersangkutan, sebuah laporan kepada Komisi Hak Anak yang berisi informasi abg komprehensif mengenai langkah yang telah diambl untuk melaksanakan ketetapan tentang prtisipasi dan pengerahan.

2. Menyusul penyerahan laporan menyeluruh tersebut, setiap Negara peserta harus memasukan dalam laporan yang diserahkan kepada Komisi Hak Anak, sesuai dengan isi Pasal 44 Konvensi, segala informasi lengkap mengenai pelaksanaan Protokol ini, Negara-negara peserta protokol lainnya memerikan laporan sekali lima tahun.

3. Komisi Hak Anak dapat meminta Negara-negara peserta untuk memberikan keterangan yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan Protokol ini.

Pasal 9

1. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan bagi semua negara yang menjadi bagian dalam Konvensi ataupun yang telah menandatanganinya.

2. Protokol ini terbuka untuk ratifikasi dan disetujui oleh negara. Instrumen ratifikasi atau persetujuan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Sekretaris Jenderal, dalam kapasitasnya sebagai penyimpanan Konvensi dan Protokol, akan memberitahukan kepada semua Negara-negara peserta Konvensi dan kepada semua negara yang telah menandatangani Konvensi setiap instrumen  yang sesuai dengan Pasal 3.

Pasal 10

1. Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah menyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kesepluh.

2. Bagi setiap negara yang meratifikasi Protokol ini atau yang menyetujuinya setelah tanggal berlakunya, Protokol ini mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuannya.

Pasal 11

1. Setiap Negara peserta dapat mencabut Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang telah menerimanya memberitahukan kepada Negara-negara peserta Konvensi lainnya serta kepada semua negara yang telah menandatangani Konvensi. Pencabutan tersebut mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal. Namun, apabila pada saat berakhirnya tahun tersebut, Negara peserta yang mencabut terlibat dalam konflik bersenjata, maka mencabut tersebut tidak berlaku sampai berakhirnya konflik bersenjata tersebut.

2. Pencabutan tersebut tidak dapat berakibat melepaskan Negara peserta dari kewajibannya sebagaimana ditetapkan Protokol ini berkaitan dengan segala tindakan yang terjadi sebelum tanggal berlakunya pencabutan tersebut. Demikian pula pencabutan tersebut tidak boleh dengan cara apapun merugikan kelanjutan penelaahan segala masalah yang telah dalam pertimbangan Komisi Hak Anak sebelum tanggal mulai berlakuknya pencabutan.

Pasal 12

1. Setiap Negara peserta dapat mengusulkan sebuah amandemen dan mengajukannya pada Sekretaris Jenderal PBB. Selanjutnya Sekretaris Jenderal akan memberitahukan tentang usulan amandemen tersebut kepada Negara-negara peserta sambil meminta mereka untuk menyatakan apakah mereka menyetujui panggilan sidang Negara-negara peserta yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan memungut suara atas usulan tersebut. Seandainya dalam kurun waktu empat bulan setelah tanggal pembeitahuan tersebut, sedikitnya sepertiga dari Negara-negara peserta meyetujui diadakannya sidang tersebut, maka Sekretaris Jenderal dapat menyelenggarakan sidang di bawah naungan PBB. Semua amandemen yang disetujui oleh mayoritas Negara-negara peserta yang hadir dan memberikan suara pada sidang tersebut akan diajukan ke Sidang Umum PBB untuk disetujui.

2. Amandemen yang telah disetujui sesuai dengan yang dimaksud dalam paragraf 1 Pasal ini mulai berlaku telah disetujui oleh Sidang Umum dan diterima oleh mayoritas dua pertiga Negara-negara peserta.

3. Pada saat sebuah amandemen mulai berlaku, ia mengikat Negara-negara peserta yang telah menyetujuinya, sedangkan Negara-negara peserta lain tetap terikat pada ketetpan Protokol ini serta amandemen yang telah diterima sebelumnya.

Pasal 13

1. Protokol ini dalam naskah Arab, Cina, Inggris, Prancis, dan Spanyol memiliki kekuatan yang sama, akan disimpan dalam arsip PBB. 

2. Sekretaris Jenderal PBB akan meneruskan salinan yang disahkan dari Protokol ini  kepada semua Negara-negara peserta Konvensi serta kepada semua negara-negara yang telah menandatangani Konvensi