Selamat Datang di Web YKAI

Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Perlu Membutuhkan Data Dasar

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Banda Aceh, 26 Mei 2009

Banda Aceh, gugus tugas trafficking.org – untuk memudahkan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan membutuhkan data dasar. Hal ini disampaikan oleh Riza Nizarli, SH, M.Hum, Ketua Retroactive Justice Working Group dihadapan peserta “Training of Trainer (TOT) Sistem Database Pelaporan dan Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi Aceh” di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh (26/5).

Selanjutnya: Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Perlu Membutuhkan Data Dasar

 

Mendiknas: Kreativitas Siswa SMK Sangat Membanggakan!

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Jumat, 22 Mei 2009 

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyaksikan langsung kreativitas para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh Tanah Air, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengaku bangga atas karya unggulan mereka.

Selanjutnya: Mendiknas: Kreativitas Siswa SMK Sangat Membanggakan!

 

Meutia Hatta: Strategi jitu dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Jakarta, 19 Mei 2009 

Jakarta, gugus tugas trafficking.org – Indonesia mempunyai strategi jitu dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Strategi ini diupayakan melalui kerjasama antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dihadapan peserta “Rakor Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel Sahid Jakarta, (19/5).

Selanjutnya: Meutia Hatta: Strategi jitu dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

   

PEDOMAN HAN 2009

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Jakarta, 18 Mei 2009

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak  berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selanjutnya: PEDOMAN HAN 2009

 

Pemerintah Tingkatkan Pendirian SMK untuk Atasi Pengangguran

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Rabu, 14 Mei 2009

TEMPO Interaktif, Surabaya: Pemerintah akan meningkatkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Program pendidikan teknologi informasi akan mendapat prioritas pembukaan jurusan baru.

Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan ada sekitar 500 SMK di seluruh Indonesia yang bertaraf internasional.

Selanjutnya: Pemerintah Tingkatkan Pendirian SMK untuk Atasi Pengangguran

   

Halaman 112 dari 126