Selamat Datang di Web YKAI

Peduli Kasih Bersama Danamon

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

 

PT Bank Danamon melalui Corporate Social Responsibility (CSR)  Bank Danamon menyerahkan donasi berupa buku dan uang sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk anak-anak di Bali dan Sumatera Selatan.

Selanjutnya: Peduli Kasih Bersama Danamon

 

Konsultasi Anak Nasional 2014

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

 

Loncatan baru untuk Anak Indonesia pada awal tahun 2014, adalah mereka dapat berperan aktif dalam memberikan masukan pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Bappenas menggundang perwakilan anak-anak Indonesia dari 7 regional – Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk memberikan masukan terhadap rancangan RPJMN 2015-2019.

Selanjutnya: Konsultasi Anak Nasional 2014

 

Saya yang Bertanggung Jawab

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

oleh: Hamid Patilima 

“Saya yang bertanggung jawab.” Kalimat ini tidak pernah terucap dan terdengar dari seorang pejabat di Indonesia. Mengapa? Sejak kecil anak-anak tidak pernah atau jarang terbiasa mendengarkan ucapan “Saya yang bertanggung jawab” atas kelalaian ini, baik itu dari orang tuanya maupun teman sebayanya. Sehingga jangan heran banyak pejabat, maupun orang tua, tidak terbiasa jujur dan secara lantang mengucapkan kata bertanggung jawab di depan publik, pada saat mereka  lalai dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai “Pejabat” maupun sebagai orang tua.

Selanjutnya: Saya yang Bertanggung Jawab

   

Akhirnya Perubahan Atas UU Administrasi Kependudukan Diundangkan

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

 

Oleh Hamid Patilima

Satu lagi kado terbaik Presiden SBY untuk anak Indonesia adalah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta.

Selanjutnya: Akhirnya Perubahan Atas UU Administrasi Kependudukan Diundangkan

 

PELUNCURAN EVALUASI PROYEK EMPOWER (2)

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Foto: PELUNCURAN EVALUASI AKHIR PELAKSANAAN PROYEK EMPOWER (2)  Proyek ini merupakan kerjasama antara IOM, UNFPA dan WHO dan bermitra dengan Gugus Tugas penegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 3 Tujuan proyek EMPOWER:   1. Memperkuat kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk menangani penyebab dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang 2. Meningkatkan respon peradilan kriminal atas tindak pidana perdagangan orang 3. Melindungi dan memberdayakan korban tindak pidana korban tindak pidana perdagangan orang 4. Mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang tingkat akar rumput.  Ada 35 kegiatan program selama 2 tahun.   Hasil evaluasi: 1. Relevansi. Perdagangan Orang memang penting untuk ditangani, khususnya untuk imigran gelap. Namun data sangat terbatas. Belum ada koordinasi yang baik antar organisasi yang penyelenggara program.  2. Efektivitas Penganggaran program belum ada di daerah terkait den gan adanya rencana aksi. Jadi masih harus terus diusahakan. Standar pelayanan minimum belum seluruhnya berjalan, hanya ditingkat awal saja  tidak tuntas. Kasus yang ditangani aparat sedikit, data juga belum banyak. Jaringan LSM sudah baik, dipercaya oleh korban, memiliki peran penting, namun memiliki anggaran yang terbatas. Gugus tugas belum terlalu efektif,  Penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya dan hasil yang dicapai belum banyak. Selain perempuan, sebenarnya  20% korban adalah laki-laki, tetapi tidak ditemui data, karena umumnya yang dianggap korban hanyalah perempuan. 3. Kapasitas kelembagaan Korban mendapat layanan antara lain dari puskesmas, sedangkan secara psikologi jarang dilakukan. Tentang pencegahan tidak terlihat, hanya sedikit saja kegiatan pencegahan. Dari segi penyadaran masyarakat ada peningkatan. Ada pengawasan oleh komunitas (community watch unit), yang baru terbentuk 6 bulan lalu, namun kalau tidak ada dana tidak berjalan sosialisasi yang dilakukan. 4. Anak sangat suka dengan modul yang disajikan, namun belum terintegrasikan dalam kurikulum sekolah, hanya tergantung pada individual yang tergerak untuk melakukan.  5. Dampak adanya program ini orang atau calon TKI menjadi bertanya-tanya tentang prosedur yang benar untuk bekerja, yang membuat calo menjadi 'gerah'. Terdapat penurunan kasus yang dilaporkan, tapi belum tentu kasus benar-benar turun. Bisa jadi karena masyarakat sudah tahu dan takut akan ancaman hukuman yang ada, jadi malas pelaporkan. Rencana aksi daerah sudah ada, tapi pwlaksanaannya terbatas. Bantuan bagi korban dan sistem rujukan sudah baik, tapi pembagian peran sangat terbatas. Keberlanjutan Data base dibutuhkan, alokasi anggaran, SOP, pengembangan kapasitas, jejaring, kurikulum dan community watch perlu terus diupayakan.  Untuk para penyelenggara dibutuhkan komunikasi yang baik, karena masih belum jelas siapa yang melakukan apa, bertanggungjawab pada siapa. Termasuk tindak lanjut pelatihan perlu dilakukan, termasuk monitoring dan pendokumentasian hal-hal yang telah dilakukan di lapangan. Dukungan yang terintegrasi sangat dibutuhkan.

Proyek ini merupakan kerjasama antara IOM, UNFPA dan WHO dan bermitra dengan Gugus Tugas penegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 3 Tujuan proyek EMPOWER: 

1. Memperkuat kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk menangani penyebab dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang
2. Meningkatkan respon peradilan kriminal atas tindak pidana perdagangan orang
3. Melindungi dan memberdayakan korban tindak pidana korban tindak pidana perdagangan orang
4. Mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang tingkat akar rumput.

Selanjutnya: PELUNCURAN EVALUASI PROYEK EMPOWER (2)

   

Halaman 3 dari 119